Tahap persiapan penyusunan, mencakup identifikasi. DI DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Daftar Urut Kepangkatan atau DUK sangat penting dalam kepegawaian. TATA CARA PENENTUAN DAFTAR URUTAN KEPANGKATAN (DUK) PNS# - YouTube. Pengertian DUK. a. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. Latihan. Daftar Urut Kepangkatan 2021 --> Klik Disini. DAFTAR URUT KEPANGKATAN. Pendidikan Kewarganegaraan. SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TARAKAN. (2) Sumber hukum terdiri atas sumber hukum hukum tertulis dan tidak tertulis. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1979 TENTANG DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI. 59. Undang-Undang No. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 201 1. Rapat Kerja Daerah di wilayah hukum PTA Ambon . Sabtu, 26 Agustus 2017. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat a. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil . 03. b. 1 1. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : 1. WbVideo ini saya buat untuk memenuhi tugas praktek kelompok presentasi tentang Materi Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai, mapel OTK. Peraturan Perundangan - Undangan; Kebijakan Mahkamah Agung; Yuriprudensi; Hukum Acara; Himpunan Putusan HUM;. BAB 7 - Read online for free. DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. (Sejarah Pembentukan Undang-. Kualifikasi Pelaksana. Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan menolak keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. Pada Direktorat Navigasi disusun Daftar Urut Kepangkatan segenap Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Direktorat Navigasi mulai dari golongan ruang IV/e sampai dengan golongan ruang I/a. edu. Batas Usia Pensiun (BUP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada dasarnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, yaitu 56 (lima puluh enam) tahun. Mengenal. Pimpinan pemerintah non-departemen, gubernur, dan pejabat lain yang ditentukan oleh presiden, menciptakan dan memelihara DUK dalam lingkungan masing-masing. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan d di atas, diatur oleh Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga. 1. Seluruh PNS wajib memiliki daftar urut kepangkatan unsur-unsur yang digunakan dalam pembuatan duk yang disusun secara berturut-turut sesuai PP No 15 Tahun - 394… wulandari123ayu wulandari123ayu 10. KEADAAN UMUM. Katalog SOP. id . COM – Terkait tentang sebutkan landasan hukum Pendidikan Kewarganegaraan, akan dibahas dalam tulisan berikut. DUK dibuat untuk seluruh PNS dari satuan organisasi Negara. PPAT Sementara adalah pejabatTata cara membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama nomor urutnya, maka untuk menentukan nomor urut yang tepat dalam satu Daftar Urut Kepangkatan diadakan ukuran secara berturut-turut sebagai berikut : 1. Nama SOP. Kode Dokumen : 001/MM/SKRIPSI/2017. 2. Pada abad ke-16, bangsa penjajah mulai datang ke negara ini untuk mengincar kekayaannya. 15 Tahun 1979; 5. Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974 2. Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) 2023 Download DUK 2023 Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) 2022 Download DUK 2022 Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) 2021 No Nama Lengkap NIP Golongan / Pangkat TMT. PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) Dasar Hukum. 3. Pin Di Edukasi . Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum, UUD 1945 memiliki fungsi sebagai alat kontrol bagi norma-norma hukum yang lebih rendah kedudukannya. ABSTRAK: bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. 12 tahun 2002 kenaikan pangkat reguler/kpo 1. Sop daftar urut senioritas (dus) hakim dasar hukum : Dan terakhir pada tahun 2012 telah berdiri gedung kantor baru yang letaknya sekitar ± 300 meter dari gedung lama. 5. kubu raya berlaku untuk tahun 2013. Pembuatan. daftar urut kepangkatan atau duk sangat penting dalam kepegawaian. 3. Masa kerja 4. Baca juga: Contoh Daftar Urut Kepangkatan Guru Dan PNS. Sop daftar urut senioritas (dus) hakim dasar hukum : Daftar urut kepangkatan (duk) daftar urutan senioritas (dus) data bezetting; 50 Reviews · Cek Harga: Shopee. Dalam Pasal 28 A hingga 28 J UUD 1945, dijelaskan hak asasi manusia setiap warga Indonesia. id. batu ampar kab. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ialah lembaga yang bertugas merumuskan arah kebijakan, pembinaan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian secara menyeluruh dan berkelanjutanUntuk lebih lengkapnya, silahkan dilihat daftar landasan hukum penyelenggaraan pendidikan di bawah ini, dan silahkan searching di mesin pencari untuk melihat isinya lebih detail lagi. 2). Hal ini sesuai dengan bunyi Angka 242 Lampiran II UU 12/2011 yang menyatakan bahwa: Bahasa Peraturan Perundang–undangan pada. peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. 476 5 Ibid. Nomor telepon hp gol. Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 1982. PP no. Pasal 10. ADVERTISEMENT. 2. Tata cara membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak boleh ada 2 (dua) nama Pegawai Negeri Sipil yang sama. 21 memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga dapat. Mempelajari Daftar Urut Kepangkatan tahun sebelumnya 3. Duk adalah suatu daftar yang memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang dususun menurut tingkat kepangkatan. baburazak barat no. Oleh sebab itu, saya berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah saya buat ini, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Dokumen. K. JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 30 Maret 2017. a. Pasal 1 ayat 2. Format duk ini adalah contoh format duk terbaru 2017 2018 yang dapat anda jadikan referensi dalam membuat duk daftar urut kepangkatan disekolah anda. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU 12/2011, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Sebelumya kita pahami dulu landasan hukum dari DUK itu sendiri sob. Selanjutnya dapat dilihat Keberatan Atas Nomor Dalam Daftar Urut Kepangkatan. Berikut ini adalah format penulisan daftar urut kepangkatan yang perlu diperhatikan : 1. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih menjamin obyektifitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang daftar urut kepangkatan Pegawai Negeri Sipil; b. Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. a. Dasar Hukum : UU No. Jabatan 3. 3. Slides: 30; Download presentation. b. Keputusan MenpanRB Nomor 571 Tahun 2023 Tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis Pada Pengadaan PPPK Tahun 2022. 1. Label: Info & Aktifitas Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian. 4 Landasan Hukum Pendaftaran Tanah a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. daftar urut kepangkatan (duk) pegawai negeri sipil. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Persyaratan Pns Yang Akan Diangkat Dalam Jabatan Struktural, Antara Lain : Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman Daftar Urut Kepangkatan. UU No. Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) 2022. PROGRAM STUDI JENJANG STRATA 1 (S-1) ILMU HUKUM. UU RI No. com. Urutan Kepangkatan dan golongan PNS. Jakarta, Pebruari 2019 Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Ali Ghufron Mukti NIP 196205171989031002 Landasan Hukum Untuk Mengatur Pembuatan Duk Pns Adalah . Membuat surat melaksanakan tugas untuk hakim/pejabat/pegawai yang baru melaksanakan tugas di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) LHKASN; SPT Tahunan Pajak Penghasilan; Perencanaan TI dan Pelaporan. (4) Perubahan nomor urut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau penolakan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3, harus sudah ditetapkan dan diberitahukan oleh Atasan pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan kepada. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) LHKASN; SPT Tahunan Pajak Penghasilan; Perencanaan TI dan Pelaporan. PP No. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. Landasan Filosofis. Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan adalah pejabat yangJenis Landasan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jabatan Pimpinan Tinggi (“JPT”). Peraturan Perundangan - Undangan; Kebijakan Mahkamah Agung; Yuriprudensi; Hukum Acara; Himpunan Putusan HUM;. masa kerja. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2 2. Musliadi S. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dimuat lengkap dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang. Daftar Urut Kepangkatan September 09, 2017. Landasan Hukum . DUK unit kerja tersebut selanjutnya dikompilasi menjadi DUK Kabupaten. Contoh Contoh Format Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Guru dan TU PNS. 43 tahun 1999: Perubahan. c. Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai arti landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, kami informasikan bahwa keseluruhan jawaban kami. Sop daftar urut senioritas (dus) hakim dasar hukum : Dan terakhir pada tahun 2012 telah berdiri gedung kantor baru yang letaknya sekitar ± 300 meter dari gedung lama. Skip to content. 43 Tahun 1999; 4. Ag. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. (1) Pegawai Negeri Sipil yang merasa nomor urutnya dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak tepat, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Daftar Urut Kepangkatan yang bersangkutan melalui hierarki. landasan hukum memastikan bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan asas keadilan dan hak asasi manusia, membantu memastikan objektivitas hukum dan pelaksanaannya, dan melindungi agar hukum tidak digunakan untuk kepentingan tertentu. PENGERTIAN DAN FUNGSI DUK. Padahal kedua profesi ini berbeda. Dasar hukum permenristekdikti nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan tinggi. 1. Subdirektorat Penyusunan Rancangan. 2. Multiple Choice. Biro Perencanaan. Menteri, jaksa agung, pimpinan kesekretariasan forum tertinggi Negara. 03 Tahun 1980 TTG Duk PNS | PDF. 14. Format isian daftar urut kepangkatan (DUK) guru dan pegawai sekolah - antapedia. Usia Prosedur Daftar Urut Kepangkatan (DUK) adalah : 1. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Landasan hukum DUK. 14 15 Tulislah tingkat. Atau dapat juga merupakan hak Pegawai Negeri Sipil berupa izin tidak masuk kerja yang dapat di tunda dalam jangka waktu tertentu. PENGHAPUSAN a. 2). Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Persyaratan lain yang dibutuhkan, adalah: NPWP pribadi Direktur PT, foto kopi KTP Direktur (atau foto kopi Paspor bagi WNA, khusus PT PMA), SKDP, dan akta pendirian PT. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS ini dibuat berdasarkan landasan hukum berikut : 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Daftar Urut Kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara yang disusun menurut ketingkatan kepangkatan; b. Penyusunan Naskah Akademik. P. jabatan; c. Landasan Hukum . c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang DUK Pegawai Negeri Sipil. Dalam sejarah hukum *Indonesia, terutama sejak awal-awalOrde Bam kita inelihat pulihnya peranan hukum dan Jergeseran tema dari "hukum revolusi" padademokrasi terpimpin menjadi hukum yang lebih serasi dengan cita-citanegara hukum. Pasal 2 1 Daftar Urut Kepangkatan dibuat untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil dari suatu satuan organisasi Negara. DAFTAR URUT KEPANGKATAN. Ditjen Badan Peradilan Agama menyediakan Layanan Pembuatan Gugatan / Permohonan secara mandiri. Apabila ada 2 orang atau lebih PNS yang berpangkat. 1. Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Penetapan batas bidang tanah. Talent Development Program Level Advance Bagi Pegawai Kementerian. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) menurut Peraturan Pemerintah Nomor: 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu bahan. com. Setiap mutasi kepegawaian yang mengakibatkan perubahan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan, umpamanya kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, pemberhentian, meninggal dunia, dan lain-lain dicatat dalam. daftar pegawai. Pemerinta. 15 Tahun 1979 b. DUK dibuat sebagai salah satu upaya untuk menjamin objektifitas dalam pembinaan para pegawai negeri sipil yang berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja. 11 MUSTAFA,SKM 19780817 200604 1 013 Lk III/b 01/04/2010 Penyuluh Kesehatan Masyarakat 01/4/2011 6 9 ~ ~ ~ FKM IKM S1 2003 Samalanga (Aceh Utara) 17 Agustus 1978 ~. iii c. UU No. SOAL – SOAL KEPEGAWAIAN. 2). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan surat pengantar untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Dirjen. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 15 Tahun 1979; 5. 16 19821116 200501 2 011 Nofita Amir Husin,SH,MH Mataram 16/11/1982 P Islam Kawin Bagian Hukum IV/a 01/04/2021 16 3 S-2 Magister Hukum 2008 Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum 18/04/2012 IV. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 97 tayangan. Diunggah oleh Zulfahmii.